Oleh: Politicon.Id
Setiap institusi membutuhkan kewenangan untuk menjalankan roda organisasi. Namun, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin penting pula mekanisme pengawasan yang memastikan kewenangan tersebut digunakan sesuai aturan dan tujuan institusi.
Persoalan inilah yang dapat menjadi pelajaran dari kasus dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus tersebut tidak hanya relevan dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai tata kelola, akuntabilitas, pengawasan, dan hubungan antara kekuasaan dengan institusi.
KPK sebelumnya mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed. Penanganan perkara tersebut melibatkan sejumlah pihak dan masih berada dalam proses hukum.
Karena itu, pembahasan mengenai kasus ini perlu ditempatkan secara proporsional. Dugaan yang sedang ditangani aparat penegak hukum belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kewenangan Bukan Kepemilikan
Dalam organisasi apa pun, termasuk perguruan tinggi, seorang pimpinan mendapatkan kewenangan karena jabatan yang diembannya.
Kewenangan tersebut pada dasarnya bukan milik pribadi. Ia melekat pada jabatan dan digunakan untuk menjalankan fungsi organisasi.
Di sinilah prinsip akuntabilitas menjadi penting.
Setiap keputusan yang menggunakan kewenangan institusi idealnya dapat dijelaskan: apa dasar hukumnya, siapa yang mengambil keputusan, prosedur apa yang digunakan, siapa yang mengawasi, serta bagaimana keputusan tersebut dapat diperiksa apabila muncul persoalan.
Tanpa mekanisme tersebut, organisasi dapat menjadi terlalu bergantung pada keputusan individual.
Dalam konteks politik dan pemerintahan, persoalan semacam ini dikenal sebagai pentingnya institusionalisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak semestinya bergantung pada hubungan personal, melainkan berjalan melalui aturan, prosedur, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan.
Mengapa Pengawasan Penting?
Salah satu pelajaran utama dari berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan adalah bahwa integritas tidak cukup hanya mengandalkan karakter individu.
Sistem juga harus dirancang agar keputusan penting tidak bergantung pada satu orang atau kelompok kecil.
KPK dalam kajiannya mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di perguruan tinggi negeri mengidentifikasi sejumlah titik rawan, antara lain pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa yang terlalu terpusat dan tidak melibatkan panel atau panitia secara memadai.
KPK juga mencatat persoalan terkait transparansi kriteria penerimaan, kuota, serta mekanisme afirmasi.
Temuan tersebut memberikan satu pelajaran penting: semakin strategis sebuah keputusan, semakin penting pula adanya mekanisme checks and balances.
Artinya, keputusan tidak hanya harus sah secara administratif, tetapi juga memiliki proses yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Ketika Prosedur Menjadi Pelindung Institusi
Pengawasan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang memperlambat pekerjaan. Padahal, dalam organisasi publik, prosedur justru berfungsi melindungi institusi sekaligus orang-orang yang berada di dalamnya.
Misalnya, sebuah keputusan penting tidak hanya ditentukan oleh satu pejabat, tetapi melalui panitia, mekanisme verifikasi, dokumentasi, dan audit.
Dengan demikian, apabila suatu saat muncul persoalan, institusi memiliki rekam jejak yang dapat diperiksa.
Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk perguruan tinggi.
Dalam pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga publik, hingga perusahaan, mekanisme serupa diperlukan untuk mencegah kewenangan berubah menjadi keputusan yang terlalu personal.
Jalur Mandiri dan Tantangan Tata Kelola
Kasus penerimaan mahasiswa baru juga membuka pembelajaran mengenai bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dievaluasi.
Jalur mandiri memiliki fungsi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru dan berkaitan dengan tata kelola serta pembiayaan perguruan tinggi. Karena itu, munculnya persoalan dalam satu kasus tidak serta-merta berarti seluruh mekanisme harus dihapus.
Yang lebih penting adalah mengidentifikasi titik rawannya.
KPK melalui kajian mengenai tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri menemukan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan, termasuk potensi ketidaksesuaian kuota, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi kriteria, serta penggunaan sumbangan pengembangan institusi sebagai salah satu faktor dalam penerimaan.
Dengan pendekatan seperti ini, evaluasi kebijakan tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang salah?”, tetapi bergerak ke pertanyaan yang lebih berguna:
Di bagian mana sistem dapat diperbaiki agar penyimpangan lebih sulit terjadi?
Lima Pelajaran untuk Kepemimpinan
Dari perspektif pendidikan politik dan tata kelola, terdapat setidaknya lima pelajaran yang dapat diambil.
Pertama, jabatan adalah amanah institusional.
Kewenangan melekat pada jabatan, bukan menjadi kepemilikan pribadi pemegang jabatan.
Kedua, kewenangan harus berjalan bersama akuntabilitas. Semakin besar kewenangan, semakin kuat pula kebutuhan terhadap mekanisme pertanggungjawaban.
Ketiga, keputusan strategis membutuhkan checks and balances. Pelibatan lebih dari satu pihak, dokumentasi, dan mekanisme pemeriksaan dapat mengurangi risiko keputusan yang terlalu terpusat.
Keempat, transparansi bukan sekadar formalitas. Aturan, kriteria, prosedur, dan hasil keputusan perlu dapat dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan.
Kelima, pembenahan sistem harus berbasis bukti. Ketika sebuah persoalan muncul, solusi sebaiknya tidak langsung ditentukan berdasarkan satu kasus. Perlu ada pemetaan masalah, evaluasi, audit, dan kajian untuk mengetahui akar persoalannya.
Dari Kasus Menjadi Pembelajaran
Kasus Unsoed pada akhirnya dapat dilihat lebih luas sebagai pengingat mengenai hubungan antara kekuasaan dan institusi.
Institusi yang sehat bukan institusi yang tidak pernah menghadapi masalah. Institusi yang sehat adalah institusi yang memiliki mekanisme untuk menemukan masalah, mengoreksinya, dan mencegah persoalan serupa berulang.
Dalam pendidikan politik, pelajaran tersebut penting karena kekuasaan tidak hanya berbicara mengenai siapa yang memegang jabatan.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kewenangan tersebut dibatasi, diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dikembalikan kepada tujuan institusi.
Dengan demikian, pembelajaran dari kasus-kasus dugaan penyimpangan bukan semata-mata mencari individu untuk disalahkan, melainkan memahami bagaimana sistem dapat dibuat lebih transparan, akuntabel, dan tahan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Sumber: The Conversation Indonesia, “Kasus Unsoed dan korupsi di kampus: Ketika jabatan di institusi berasa milik pribadi”, 8 September 2026, ditulis Zainal Abidin (Universitas Padjadjaran).